Nunukan,(Bacabah.com)-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan, melaksanakan rapat paripurna ke- 17 masa persidangan III tahun sidang 2024- 2025 dengan agenda, jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum Fraksi- fraksi DPRD terhadap nota keuangan Bupati Nunukan tentang Raperda Perubahan APBD tahun anggaran (TA) 2025.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Hj. Leppa, SE yang dilaksanakan diruang paripurna Gedung DPRD pada, Kamis (28/8/25), dihadiri oleh Wakil Bupati (Wabup) Nunukan, Hermanus, S.Sos, Wakil Ketua DPRD, Arpiah, ST, para anggota DPRD, pimpinan OPD, Staf Sekwan, serta para awak media.
Dikesempatan tersebut Wakil Bupati (Wabup) Nunukan, Hermanus menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan, masukan, dan saran konstruktif, masukan tersebut sangat penting sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan RAPBD Perubahan 2025.
Kata Hermanus, Pemerintah Kabupaten Nunukan berkomitmen agar APBD Perubahan 2025 mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menyerap aspirasi publik, dan menopang peningkatan kesejahteraan, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang merata di wilayah perbatasan.
Lebih lanjut Hermanus menyampaikan bahwa, jawaban pandangan umum Fraksi Hanura, Pemerintah daerah memastikan komitmennya untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini terbukti dari realisasi PAD semester pertama 2025 yang mencapai 52,65 persen atau Rp24,3 miliar. Retribusi daerah juga sudah terealisasi sebesar 49,69 persen atau Rp2,4 miliar.
Selanjutnya, pemerintah akan menyampaikan rincian pemerataan anggaran pembangunan pada pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hal ini dilakukan untuk memastikan distribusi pembangunan lebih adil di seluruh kecamatan.
Dalam sektor kesehatan, Hermanus menegaskan dukungan penuh terhadap penguatan layanan Rumah Sakit Pratama. Ia menyebut, kehadiran dokter spesialis melalui program Kementerian Kesehatan telah membantu peningkatan layanan. Namun, pemerintah daerah tetap membutuhkan tambahan sarana prasarana agar pelayanan kesehatan optimal.
Pada sektor pendidikan, Pemkab Nunukan berupaya memenuhi standar pelayanan minimal melalui pemerataan tenaga pendidik dan pembangunan sarana prasarana secara bertahap. Program ini, kata Hermanus, selaras dengan prioritas nasional dalam peningkatan kualitas SDM.
Terkait isu perbatasan, Pemkab Nunukan terus mendorong percepatan pengoperasian PLBN Sebatik serta pembangunan PLBN Long Midang. Hermanus menyampaikan bahwa Pemkab telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar jalur Sebatik- Tawau segera difungsikan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan masyarakat.
Jawaban atas Fraksi Hanura, pemerintah juga menekankan pengawasan pembangunan melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), BPK, dan KPK melalui Monitoring Center for Prevention (MCP). Partisipasi masyarakat dan media massa juga sangat dibutuhkan dalam mengawal jalannya pembangunan”, ujarnya.
Lanjut Wabup, Jawaban Pandangan Umum Fraksi PKS, menanggapi Fraksi PKS, Pemkab Nunukan menegaskan komitmen terhadap pembangunan layanan dasar, pengembangan ekonomi, serta perhatian pada wilayah perbatasan. Pemerintah juga menekankan efisiensi anggaran agar hasilnya tepat sasaran, terutama untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengendalian inflasi.
Dalam aspek peningkatan PAD, Pemkab Nunukan telah menerapkan sistem digitalisasi pajak daerah. Dengan cara ini, wajib pajak lebih mudah melakukan pelaporan, pendaftaran, hingga pembayaran. Langkah ini diharapkan dapat mendongkrak penerimaan pajak daerah secara signifikan.
Selanjutnya, menjawab pandangan Fraksi Demokrat, Pemkab Nunukan menegaskan bahwa APBD Perubahan 2025 diprioritaskan untuk hal- hal mendesak seperti pelayanan publik, pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga, dan hutang RSUD serta BPJS. Wabup Nunukan memastikan efisiensi tetap dijaga agar target pembangunan tercapai.
Dalam sektor kesehatan, Pemkab juga menyoroti capaian akreditasi paripurna di sejumlah rumah sakit pratama seperti Krayan, Sebuku, dan Sebatik. Pencapaian ini disebut sebagai bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan layanan kesehatan Masyarakat.
Jawaban terhadap pandangan Fraksi Nasdem, Wabup Nunukan menegaskan bahwa pengendalian inflasi daerah menjadi salah satu prioritas penting dalam APBD Perubahan 2025. Pemerintah telah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang aktif melakukan operasi pasar, menjaga ketersediaan pasokan, dan memperkuat kerja sama antarwilayah untuk distribusi pangan.
Kata Hermanus, pembangunan infrastruktur dasar juga menjadi perhatian pemerintah. Jalan dan jembatan yang menghubungkan desa- desa perbatasan akan terus ditingkatkan kualitasnya agar akses ekonomi masyarakat semakin lancar. Dengan cara ini, roda perdagangan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah terluar dapat semakin terdorong.
Selain itu, Pemkab Nunukan menekankan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui sistem berbasis digital. Transformasi layanan berbasis teknologi diharapkan mempercepat birokrasi, mempermudah masyarakat, dan mendorong transparansi dalam pemerintahan.
Kemudian jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan, pemerintah menyampaikan bahwa keberpihakan pada sektor pertanian dan perikanan tetap menjadi fokus utama. Hermanus menyebutkan, bantuan sarana produksi pertanian dan program pemberdayaan nelayan akan terus diperkuat melalui APBD Perubahan 2025.
Di sektor sosial, Pemkab Nunukan berkomitmen memperluas program perlindungan sosial untuk kelompok rentan. Bantuan langsung maupun pemberdayaan usaha kecil akan ditingkatkan agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap terlindungi dari gejolak ekonomi.
Selain itu, Hermanus menegaskan pentingnya pembinaan generasi muda. Pemkab mendukung pengembangan olahraga, kesenian, dan peningkatan kapasitas pemuda sebagai modal sosial untuk masa depan daerah perbatasan.
Jawaban pemerintah daerah atas Pandangan Umum Fraksi Gerindra, Pemkab Nunukan menekankan perlunya penguatan ketahanan energi dan listrik di wilayah perbatasan. Pemerintah telah menjalin komunikasi dengan PLN dan Kementerian ESDM untuk menambah kapasitas jaringan listrik di beberapa kecamatan terpencil.
Hermanus juga menyoroti pentingnya pembangunan sektor pariwisata. Menurutnya, potensi wisata alam dan budaya di Krayan, Sebatik, dan wilayah pesisir perlu dikembangkan agar menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat.
Selain itu, Pemkab Nunukan memastikan pengawasan ketat terhadap setiap program pembangunan agar tepat sasaran. Sistem monitoring berbasis data akan digunakan untuk memastikan tidak ada kebocoran anggaran dan pembangunan berjalan sesuai rencana.
Kemudian, dalam jawaban atas pandangan Fraksi Karya Kebangkitan Nasional (F-KKN), pemerintah menyampaikan apresiasi atas dukungan terhadap RAPBD Perubahan 2025.
Kata Hermanus, Pemerintah Daerah mendukung kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran dimana sesuai dengan arahan pemerintah pusat bahwa hasil efisiensi digunakan untuk mendukung prioritas nasional di daerah, diantaranya bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sanitasi, optimalisasi penanganan pengendalian inflasi, stabilitas harga makanan dan minuman penyediaan cadangan pangan dan prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.
“Sesuai dengan uu nomor1 tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah (hkpd) bahwa jenis pajak yang menjadi kewenangan daerah kabupaten kota sudah bersifat close list sehingga sektor rumput laut dan kepala sawit tidak dapat ditarik karena bukan kewenangan Kabupaten.
Adapun untuk sektor pajak Parkir sampa dengan saat ini belum ada Terdapat objek pajak parkir serta untuk Pajak sarang burung walet akan lebih Dioptimalkan kedepannya melalui Bekerjasama dengan beberapa instansi Terkait seperti badan karantina, kpp Pratama dan instansi lainnya.
Pemerintah daerah mendorong sinergitas pembangunan Infrastruktur perekonomian dan Konektivitas untuk mendukung target Pertumbuhan ekonomi. Pengembangan Umkm menjadi salah satu sektor ekonomi Masyarakat yang akan menggerakkan Sektor-sektor lainnya sehingga ekonomi Masyarakat dapat berjalan.
Dukungan Tersebut melalui pembinaan dan pengembangan bagi pelaku UMKM termasuk pelatihan pelaku UMKM dan wirausaha baru serta fasilitas akses terhadap modal bagi pelaku UMKM ke perbankan”, ujarnya.
Hermanus menambahkan, pemerintah telah melakukan upaya jemput bola terhadap Layanan kepada pelaku umkm untuk Mengurus perizinan usahanya sehingga Aktivitas ekonomi masyarakat dapat Berjalan.
Selanjutnya pemerintah juga Memberikan dukungan melalui fasilitasi Pelatihan bagi pelaku usaha dan Pendampingan dalam mengakses Permodalan ke perbankan.
Dukungan Tersebut tentunya menghadirkan Pemerintah dalam upaya mempercepat Pelayanan bagi pelaku umkm dan wirausaha Baru.
Apresiasi juga kami sampaikan kepada fraksi karya Kebangkitan nasional (F-KKN) terhadap perhatian Khususnya sektor pendidikan dan Kesehatan di wilayah pedalaman dan Perbatasan.
Pemerintah terus berupaya Membuka akses layanan publik melalui Perbaikan dan peningkatan infrastruktur Dasar, penyediaan sarana dan prasarana Baik untuk layanan pendidikan maupun Kesehatan.
Masih menurut Wabup Nunukan, Akselerasi pembangunan Infrastruktur konektivitas wilayah terus Diupayakan dengan terus berkomunikasi Dengan pemerintah provinsi dan Pemerintah pusat.
Pemerintah memberikan apresiasi atas saran dan Masukanya terhadap keberpihakan APBD yang mana APBD merupakan instrument penting untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
“Terhadap pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah melalui transfer anggaran pusat dan Penerimaan pendapatan daerah yang diterima tentunya diprioritaskan untuk membiayai program-program prioritas daerah yang disinergikan dengan program- program prioritas pemerintah pusat sehingga harapannya setiap anggaran yang direncanakan dan yang dikeluarkan Tentunya akan memberikan dampak Terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat”, ucap Wabup mengakhiri penyampaiannya.(**).
