TANJUNG SELOR,(Bacabah.com)-Memperingati 236 tahun perjalanan sejarah Tanjung Selor, Yayasan Lembah Bambu Borneo bekerja sama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara (Unikaltara) menggelar diskusi publik bertema “Tanjung Selor 236 Tahun : Menelusuri Jejak Sejarah, Merawat Identitas, Menatap Masa Depan”.
Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan Lembah Bambu Borneo, Jalan Makam, Desa Gunung Sari, Tanjung Selor, Kalimantan Utara (Kaltara).
Diskusi ini menjadi ruang dialog lintas generasi untuk menggali sejarah, memperkuat identitas lokal, serta merefleksikan arah pembangunan Tanjung Selor ke depan.
Hadir sebagai narasumber Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bulungan Dharmawan, Ketua Yayasan Sejarah dan Budaya Kaltara Joko Supriyadi, akademisi sekaligus dosen FISIP Unikaltara Jimmy Nasroen, sejarawan Bulungan Muhammad Zarkasy, serta tokoh muda Tionghoa Hendi Darmawan.
Diskusi dipandu Hamidan, tokoh muda Kampung Pasar yang dikenal sebagai salah satu kawasan permukiman tua di Tanjung Selor.
Seminar 1991 dan Penetapan Hari Jadi Tanjung Selor. Dalam diskusi tersebut, sejarawan Bulungan Muhammad Zarkasi mengungkapkan bahwa penetapan hari jadi Tanjung Selor memiliki landasan historis yang pernah dibahas secara serius melalui seminar sejarah pada 1991 yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bulungan.
Menurut Zarkasy, seminar tersebut menghadirkan empat makalah yang disusun oleh Moh. Arsyad, Mohamad Noor Ars, Zulkifli Neman, dan Dachlan Syahranie.
Dari keempat makalah itu, karya Dachlan Syahranie dinyatakan sebagai makalah terbaik dan menjadi dasar penetapan hari jadi Tanjung Selor pada 12 Oktober 1790.
Ia menjelaskan, pemilihan tanggal 12 Oktober dikaitkan dengan pelantikan Andi Tjajo sebagai Bupati pertama Kabupaten Bulungan pada 1960.
Sementara itu, tahun 1790 dikaitkan dengan perpindahan ibu kota pemerintahan Kesultanan Bulungan dari Salimbatu ke Tanjung Palas di masa Sultan Aji Muhammad Alimuddin (1777-1817) yang dimakamkan di Salimbatu dan dikenal sebagai Sultan Apit Gunung.
Perpindahan pusat pemerintahan tersebut, menurut penjelasan Zarkasy, juga diikuti perpindahan banyak penduduk menuju kawasan Tanjung Selor. Peristiwa itu kemudian dipandang sebagai bagian penting dari perkembangan kawasan yang menjadi Tanjung Selor saat ini.
Oleh karena itu juga, sebenarnya Hari Jadi tersebut juga adalah Hari Jadi Tanjung Palas.
Penetapan hari jadi ini tidak muncul begitu saja, tetapi melalui pembahasan dan pertimbangan sejarah dalam sebuah seminar.
Zarkasy mengingatkan bahwa seminar pada 1991 itu melibatkan sejumlah tokoh yang memiliki peran penting dalam kehidupan akademik dan sosial masyarakat Bulungan.
Di antara para pembahas yang disebutkannya ialah Rektor Universitas Mulawarman, Bid Lie, Zainal Abidin, Henrik Edom, Datu Badarudin, Datu Abdul Azis Saleh Mansyur, Sudarmoy atau Congmoy yang dikenal sebagai tokoh Tionghoa Bulungan, Ibrahim Abdulah, Yusuf Abdulah, serta sejumlah tokoh lainnya.
Seminar berlangsung selama dua hari dan turut dihadiri Bupati Bulungan saat itu, Yusuf Dali.
Pemaparan tersebut menegaskan pentingnya menelusuri kembali dokumen dan kesaksian sejarah yang menjadi dasar penetapan hari jadi Tanjung Selor.
Dengan demikian, peringatan hari jadi tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga kesempatan untuk memahami proses lahir dan berkembangnya sebuah kawasan dalam perjalanan sejarah Bulungan.
Sejarah Perjuangan Sultan Bulungan Melawan Bajak Laut Sementara itu, Ketua Yayasan Sejarah dan Budaya Kaltara, Joko Supriyadi, menekankan bahwa mempelajari sejarah Tanjung Selor tidak semestinya berhenti pada peringatan hari jadi secara seremonial.
Lebih dari itu, sejarah perlu menjadi sarana untuk mengenang jasa para pendahulu dan memahami perjuangan yang membentuk kehidupan masyarakat di wilayah Bulungan.
Joko mengingatkan bahwa kawasan pesisir pada masa lalu menghadapi tantangan keamanan yang berat akibat aktivitas bajak laut.
Kondisi tersebut menuntut perjuangan panjang dari para Sultan Bulungan bersama sekutu-sekutunya, termasuk kelompok masyarakat Dayak dan Tidung, untuk menjaga keamanan wilayah dan melindungi penduduk.
Menurutnya, perjuangan menghadapi ancaman bajak laut itu berlangsung selama puluhan tahun.
Karena itu, sejarah kawasan ini tidak dapat dilepaskan dari keberanian, kerja sama, dan pengorbanan berbagai kelompok masyarakat yang hidup di wilayah Kesultanan Bulungan.
Joko juga menyinggung catatan Prof. Mika Okishima dari Jepang mengenai ekspedisi pemberantasan bajak laut yang menjangkau hingga Tawi-Tawi di Filipina selatan.
Catatan tersebut, menurut Joko, menjadi salah satu pintu untuk memahami luasnya jangkauan hubungan dan aktivitas Kesultanan Bulungan pada masa silam.
Ia menyampaikan bahwa wilayah yang kini dikenal sebagai Tawau dan Semporna, di Sabah, Malaysia, memiliki keterkaitan dengan cakupan pengaruh Kesultanan Bulungan pada masa lalu, sebelum perkembangan kolonialisme Belanda dan Inggris mengubah tatanan politik kawasan.
Bagi Joko, pengetahuan mengenai sejarah tersebut penting agar masyarakat masa kini tidak memandang Bulungan semata- mata sebagai wilayah administratif, melainkan sebagai kawasan yang memiliki perjalanan panjang, hubungan lintas etnis, serta dinamika politik dan sosial yang kompleks.
Ia menekankan bahwa pengenalan sejarah harus disertai upaya menelusuri sumber- sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga generasi muda mampu memahami warisan masa lalu secara lebih utuh dan menghargai jasa para pahlawannya”, ujar Joko Supriyadi. (**).
