Nunukan,(Bacabah.com)-Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat (AMM) Kabupaten Nunukan, menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Nunukan, Rabu (6/5/26).
Dalam aksi tersebut, massa meneriakkan slogan “Upah Layak Adalah Hak dan Buruh Bukan Mesin” sebagai bentuk tuntutan terhadap keadilan bagi para pekerja.
Salah satu orator aksi, Andi menyampaikan bahwa kedatangan mereka bertujuan mendorong DPRD Nunukan agar lebih peka terhadap kondisi buruh yang dinilai masih belum mendapatkan perlindungan maksimal.
“Selama ini buruh kita belum mendapat perlindungan hak pekerja.
Mereka masih rentan terhadap eksploitasi, padahal memiliki peran penting dalam pembangunan,” ujarnya.
Ia mencontohkan kondisi pekerja kebersihan di bawah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang dinilai masih jauh dari kata sejahtera.
“Pasukan kuning bekerja sejak pagi dengan beban kerja tinggi dan risiko penyakit, namun upah yang diterima tidak sebanding,” tegasnya.
Selain itu, AMM juga menyoroti lemahnya penerapan keselamatan kerja di berbagai sektor.
Mereka menemukan masih banyak pekerja yang tidak dilengkapi alat pelindung diri (APD), seperti pekerja konstruksi tanpa helm, pekerja ketinggian tanpa harness, hingga pekerja pelabuhan tanpa pelampung.
“APD sangat penting untuk mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
Kami minta pemerintah serius melihat persoalan ini,” kata Andi.
Menanggapi hal itu, anggota DPRD Nunukan, Gat Khaleb, menyatakan dukungan terhadap tuntutan buruh.
“Kami mendukung kesejahteraan buruh dan akan meneruskan aspirasi ini ke pemerintah,” katanya.
Ia menjelaskan penetapan upah merupakan kewenangan pemerintah pusat, sementara DPRD berperan dalam pengawasan.
Terkait APD, Gat mengakui kesadaran perusahaan masih rendah. “Ini menjadi evaluasi untuk pengawasan yang lebih ketat ke depan,” ujarnya.
Sementara soal Perda rumput laut, ia menyebut kewenangan pengelolaan laut berada di provinsi.
“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk menindaklanjuti hal ini,” ujarnya. (**).
