Nunukan,(Bacabah.com)-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan- Kalimantan Uatara (Kaltara) menggelar Rapat Paripurna ke-10 masa persidangan lll tahun sidang 2023- 2024 agenda, Jawaban Pemerintah Daerah atas pandangan umum fraksi- fraksi DPRD terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Nunukan tahun 2023 diruang rapat paripurna kantor DPRD, Rabu (17/07/2024).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Hj. Leppa didampingi wakil ketua DPRD Nunukan, H. Sale SE, Burhanuddin dihadiri oleh Sekertaris daerah (Sekda) Kabupaten Nunukan, Serfianus mewakili Bupati Nunukan Hj.Asmin Laura Hafid, anggota DPRD unsur Prokopim, Staf Sekwan, serta sejumlah awak media.
Sekertaris daerah (Sekda) Kabupaten Nunukan, Serfianus menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi- fraksi terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Nunukan tahun 2023 bahwa, sebagai bentuk pelaksanaan amanat pasal 320 ayat 1 undang- undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
Pemerintah Kabupaten Nunukan mengajukan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan republik indonesia.
Menyampaikan beberapa pertanyaan, pandangan maupun saran atau masukan sebagaimana disampaikan dalam pemandangan umum anggota dewan lewat fraksi- fraksi.
“Jawaban atas pertanyaan dan memberikan apresiasi serta ucapan terima kasih atas pandangan, saran atau masukan sebagai bentuk dukungan dan komitmen yang kuat dari dewan dalam pemerintahan.
Penyelenggaraan dari pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi fraksi DPRD kabupaten nunukan yang memiliki substansi yang sama, maka jawaban pemerintah disampaikan dalam satu penjelasan secara sistematis dan berurutan sebagai berikut:
“Kepada fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), kami mengucapkan terima kasih atas apresiasinya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah.
Untuk itu pemerintah daerah akan berusaha melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, efektif, efisien, akuntabel dan transparan. In Sya Allah, ditahun yang akan datang pemerintah daerah dapat mempertahankan pengecualian (WTP).
Opini wajar tanpa pengecualian terkait dengan apresiasi yang diberikan terhadap capaian realisasi pendapatan yang melebihi target pendapatan pemerintah daerah menyampaikan terima kasih dan akan terus berusaha untuk meningkatkan capaian- capaian tersebut dengan lebih mengoptimalkan potensi penerimaan dimaksud khususnya yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD),” ujar Serfianus.
Kata Serfianus lebih lanjut, Fraksi partai Demokrat telah memberikan apresiasi terhadap pencapaian pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD Kabupaten Nunukan.
Atas apresiasi tersebut kami ucapkan terima kasih, selanjutnya kami sampaikan terkait saran dan masukan oleh fraksi partai demokrat untuk bidang ekonomi mikro UMKM, bidang pendidikan dan bidang kesehatan pemerintah daerah kedepannya akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pada seluruh bidang tersebut sehingga dapat berjalan dengan lebih baik lagi sesuai dengan harapan kita bersama.
Pemerintah daerah mengucapkan terimakasih atas apresiasi fraksi partai keadilan sejahtera terhadap capaian dalam pengelolaan keuangan daerah, kedepan capaian ini akan kami usahakan untuk dipertahankan dan lebih ditingkatkan.
Untuk penyelesaian permasalahan dibidang kesehatan baik di sisi pelayanan maupun di sisi administrasi khususnya di rumah sakit umum daerah, pemerintah daerah telah menyikapi masalah-masalah tersebut secara bertahap antara lain :
Pertama, melakukan perbaikan pada sisi manajemen RSUD.
Kedua, melakukan penyelesaian kewajiban rsud oleh pemerintah daerah secara bertahap dan di usahakan selesai pada tahun anggaran 2024.
Dan Ketiga, melakukan analisa terhadap unit- unit rumah sakit secara berkala.
Masih menurut Sekda Nunukan, untuk keterlibatan pemerintah daerah dalam pemberantasan kemiskinan dan pengangguran, pemerintah telah berkomitmen untuk meningkatkan produksi usaha para petani khususnya petani rumput laut dengan memberikan/sarana dan prasarana budidaya rumput laut.
Terkait dengan turunnya harga rumput laut pemerintah daerah melalui dinas terkait terus berupaya melakukan pembinaan dan pengawasan walaupun kurang berdampak mengingat harga rumput laut di ten oleh pasar.
“Untuk pelaksanaan kegiatan pemerintah tetap berusaha dan terus memantau agar kegiatan yang telah dilaksanakan dapat di manfaatkan oleh masyarakat.
Selanjutnya, terkait dengan pemberian bantuan yang belum tepat sasaran pemerintah akan lebih bijak dalam memberikan bantuan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang betul- betul membutuhkan”, kata Sefianus.
Dia menambahkan, Pemerintah daerah mengucapkan terimakasih atas apresiasi dan saran fraksi gerakan karya pembangunan (GKP) terhadap capaian dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kedepan capaian ini akan kami usahakan untuk dipertahankan dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada fraksi gerakan karya pembangunan pandangan umumnya yang telah menyampaikan pemerintah telah berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah (PAD). (**).
