Nunukan,(Bacabah.com)-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan melakukan rapat paripurna, pandangan umum DPRD lewat terhadap Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Nunukan Tahun Anggaran 2023, Selasa, (16/07/24).
Anggota DPRD Nunukan Gat Khaleb mewakili fraksi Demokrat menyampaikan, saran dam apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah Kabupaten Nunukan yang telah mendapat predikat WTP yang ke 8 kalinya secara berturut-turut ini mencerminkan bahwa pemerintahdaerah Kabupaten Nunukan telah memenuhi kaedah-kaedah yang benar dalamhal penyampaian laporan keuangan daerah.
“Sebab WTP adalah predikat hasil audit keuangan yang diberikan oleh BPK kepada pemerintah daerahyangdidasarkan pada empat kriteria yaitu, kesesuaian pada akuntansi pemerintahan, kecukupan pengunkapan, kepatuhan pada ketentuan perundang- undangan, danefektifitas pengendalian intrn,” ucapnya.
“Fraksi Demokrat sangat mengapresiasi di mana terjadi kenaikandalamhal realisasi pendapatan dari target sebesar Rp. 1.619.562.298.117,00 ( 1 trilyun619milyar 562 juta 298 ribu 117 rupiah ) menjadi Rp. 1.775.514.283.946,26( 1trilyun 775 milyar, 514 juta, 283 ribu, 946 rupiah, 26 sen ) atau sebesar 109,63%. Ini mencerminkan bahwa kita sedang bekerja dan berjalan pada rel yang benar,” tambahnya.
Secara umum, Fraksi Demokrat memandang bahwa pelaksanaankegiatanAPBD tahun 2023 sudah baik, Namun demikian terdapat beberapa sektor yangperlu mendapat perhatian dan penekanan atau sentuhan khusus agar lebihmaksimal, antara lain sektor UMKM, pendidikan, dan kesehatan.
“Dan kami mendorong agar upaya-upaya yang benar atau positif ini terusditingkatkan di masa-masa yang akan datang agar PAD dapat kita tingkatkansecara bertahap setiap tahun. Kami menilai, masih ada banyak sektor potensial yang belum disentuh secara maksimal yang dapat mendorong peningkatanPADKabupaten Nunukan, mulai dari retribusi parkir, retribusi warung/rumahmakan, pajak/ijin bangunan dalam pengertian luas, perkebunan, dll,” imbuhnya.
Sedangkan fraksi Hanura yang diwakili Hj.Nikmah mengucapkan apresiasinya melalui Pemandangan umum terhadap Penyampaian Pengantar Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023.
“Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinginya kepada Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan Pengantar Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023,” ujarnya.
Fraksi Partai Hanura menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Pengantar Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023. Selain sebagai prosedur, Pandangan Umum ini juga merupakan perwujudan salah satu fungsi dan kewenangan DPRD dalam mengawal setiap kebijakan demi kesejahteraan Masyarakat.
Fraksi Partai hanura mengapresiasi terhadap penyampaian Pengantar Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023 yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Nunukan.
“Namun pada prinsipnya fraksi Partai Hanura menerima dan selanjutnya menyetujui untuk dibahas lebih lanjut rancangan perubahan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan tahun Anggaran 2023 2. Fraksi Partai Hanura mengapresiasi Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan adanya kenaikan Anggaran sebelumnya diproyeksikan sebesar 1.486.431.829.763, 00 (Satu Triliun Empat Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Empat Ratus Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh ratus Enam Puluh tiga Rupiah ) ternyata ada kenaikan menjadi 1.604. 685.252.465,00 ( Satu Triliun Enam Ratus Empat Milyar Enam Ratus Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) atau naik 7,96%( Tujuh Koma Sembilan Puluh Enam Persen).
Akan tetapi fraksi Hanura juga mengharapkan kepada pemerintah dalam pembelanjaan Anggaran memperhatikan skala prioritas misalkan pembelanjaan yang bisa mengurangi angka kemiskinan, penaggulangan bidang kesehatan, bidang pendidikan, ketahanan pangan, infrastruktur dan lain-lain.
“Kami meminta kepada pemerintah daerah bahwa untuk tahun ini ada kenaikan anggaran semoga tahun- tahun berikut diupayakan selalu ada peningkatan anggaran,” tukasnya.
Terakhir, pandangan umum fraksi PKS yang disampaikan Andre Pratama Anggota DPRD Nunukan mengatakan, secara laporan keuangan Pemkab Nunukan dinilai berhasil mempertahankan WTP sebanyak delapan kali berturut-turut oleh BPK RI Kaltara.
“Tapi untuk bidang kesehatan, Fraksi PKS meminta kepada pemkab untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi baik dari sisi pelayanan kesehatan dan krisis Rumah Sakit Umum Daerah,” kata Andre.
Sedangkan untuk bidang ekonomi dan kesejahteraan, PKS meminta pemerintah untuk terlibat aktif dalam agenda pemberantasan kemiskinan dan pengangguran termasuk memperhatikan stabilisasi harga rumput laut.
“Mayoritas masyarakat di Kabupaten Nunukan terkena dampak ekonomi yang sangat memperihatinkan Akibat stabilitas harga rumput laut,” sebutnya.
Untuk itu, Andre Pratama menyampaikan kepada pemkab Nunukan untuk memantau semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Jangan sampai ada program yang sudah dilaksanakan belum di rasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami meminta kepada pemerintah daerah agar lebih bijak dan benar berpihak kepada masyarakat sehingga ketika ada bantuan harus diberikan kepada yang berhak menerima seperti kelompok tani dan lainnya. Dimana mereka yang benar- benar membutuhkan bantuan,” ujarnya. (**/ka).
