Nunukan,(Bacabah.com)-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan melalui Komisi II DPRD Nunukan memfasilitasi permohonan rapat dengar pendapat (RDP) dengan, Aliansi Pembudidaya Rumput Laut (APRL) terkait permasalahan tidak stabilnya harga rumput laut.
Rapat dengar pendapat (RDP) dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Nunukan, Saleh, SE didampingi Ketua Komisi III Hamsing, S.Pi dan beberapa anggota DPRD Nunukan.
Turut hadir dari Perwakilan Pemerintah Daerah, Aparat Kepolisian, Dinas Perhubungan, KSOP, Pelindo, Lanal, Petani rumput laut di Ruang Ambalat I Kantor DPRD Nunukan, Senin (15/07/2024).
Salah satu perwakilan dari pembudidaya rumput laut, Sultan menyampaikan soal harga rumput laut yang anjlok saat ini dirasakan para pembudidaya rumput laut.
“Rumput laut dulunya harga 40 ribu turun hingga minggu kemarin menjadi 7 ribu rupiah, menurunnya harga rumput laut mengakibatkan kebangkrutan petani hingga menjual rumah dan harta bendanya”, ujar Sultan.
“Tuntutan kami di sini berikan kami ruang bantu kami bagaimana pemerintah membentuk tim ekonomi untuk mencari dimana permasalahan rumput laut ini, apakah di eksportir, pabrik atau daya beli ekonomi dunia,” tambahnya.
Selain itu, Ketua Asosiasi Pedagang Rumput Laut (APRL) Ferry menjelaskan, terkait persoalan tentang regulasi apa yang harus dibuat APRL dan apa yang sudah kami lakukan yaitu audiensi dengan Bupati untuk meminta kerjasama dengan Pemerintah Daerah agar dibuatkan regulasinya supaya rumput laut yang keluar terkontrol kadarnya.
“Jika tidak terkontrol kadarnya, makanya harga tidak terkontrol. Tetapi jika kadarnya 37-38 mentok yang wajib keluar daerah itu maka harganya terkontrol, jika kita fokus kosentrasi ke kadar 37-38 tidak ada harga 10 ribu ke bawah, walaupun harga 7000 hingga 10.000,” jelasnya.
Makanya aturan ini dari bawah bukan dari atas dan sudah dilakukan bersama- sama, bahkan kita meminta legalitas formalitas hukum supaya kita tidak seperti preman di lapangan.
“Alhamdulillah, kita tinggal menunggu SK dan membentuk timnya termasuk APRL juga menjadi tim. Persoalan harga kita juga sudah kordinasi dengan Perusahaan PT ASIa Minas Sejahtera, Mega Citra Karya dan PT Rika Mandiri, kondisi pada saat itu memang tidak ada dan barang di pabrik sempat ditutup dan tidak bisa masuk barang.
Kita mau paksakan belanja dan jual barang tapi tetap kita berputar karena kebanyakan orang Sulawesi hanya belanja saja dengan harga murah tapi tidak menjual karena tidak ada harga di pabrik,”jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Nunukan, Saleh, SE mengatakan dalam RDP DPRD Kabupaten Nunukan
merekomendasikan ke pemerintah daerah Kabupaten Nunukan khusus dinas terkait agar segera memperhatikan dan cari solusi supaya rumput laut normal Kembali.
“Harga rumput laut di Kabupaten Nunukan ini dan segerah mencarikan win solution supaya rumput laut Kembali normal seperti biasanya,” ujar Saleh.(**/Hamzia).
