Tanjung Selor,(Bacabah.com)-Dalam merancang RPJPD untuk dua puluh tahun ke depan, terdapat beberapa isu global yang perlu diperhatikan.
Ia melanjutkan, perubahan iklim menjadi tantangan serius yang perlu menjadi fokus perencanaan. Peningkatan suhu global, perubahan pola cuaca, dan permasalahan lingkungan lainnya memerlukan strategi adaptasi dan mitigasi yang kuat.
“Dalam konteks ini, RPJPD harus mengintegrasikan kebijakan-kebijakan yang mendukung pengembangan sumber energi terbarukan, pengelolaan limbah yang berkelanjutan, dan pelestarian ekosistem alam,” ujarnya.
Perkembangan teknologi termasuk revolusi industri 5.0, disebut akan memainkan peran kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas. oleh karena itu, perlu menyusun kebijakan yang mendukung penetrasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi di seluruh sektor, serta memastikan agar masyarakat memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi perubahan ini.
Sementara itu, akselerasi industri hilirisasi hasil sumber daya alam (SDA) menjadi prioritas dalam memajukan sektor ekonomi. Zainal menekankan semua pihak perlu memaksimalkan nilai tambah dari hasil-hasil sumber daya alam yang dimiliki oleh Kaltara, termasuk memastikan distribusi manfaatnya kepada masyarakat secara adil.
“Dalam hal ini, tentu konektivitas merupakan elemen krusial dalam pengembangan daerah. Perbaikan infrastruktur transportasi dan teknologi informasi akan membuka akses ke wilayah-wilayah perbatasan, pedalaman dan terpencil, meningkatkan konektivitas antardaerah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi secara merata,” bebernya.
Pembangunan inklusif akan menjadi fokus utama. Setiap kebijakan harus memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang kita rancang.
RPJPD ini disusun didasarkan pada prinsip-prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel. Setiap langkah yang diambil harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, hingga media massa.
“Kolaborasi yang baik antara semua pihak ini akan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar efektif dan tepat sasaran,” tuntasnya.(**/dkisp).
